Wisma BNI 46, 15th Floor Suite 15.03, Jalan Jendral Sudirman,Jakarta, Indonesia rommy@gimni.org 0215745678

149 Perusahaan Sawit Telah Kantongi Sertifikat ISPO

a107af3f-ef29-4032-b039-f0f165ecc18a

Jakarta -Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) mencatat, sudah 149 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengantongi sertifikat ISPO. Sampai akhir tahun ini, ditargetkan 200 perusahaan yang mendapat sertifikat ISPO. Sejauh ini, ada sekitar 800 perusahaan sawit yang mendaftar ke Komisi ISPO.

“Sudah 149 perusahaan dapat sertifikat ISPO. Hari ini 35 perusahaan dapat pengakuan dari komisi ISPO sesuai laporan auditnya. Tahun ini kita harapkan 200,” kata Ketua Komisi ISPO, Herdrajat Natawidjaja, dalam diskusi di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Herdrajat menambahkan, sertifikasi ISPO diperlukan agar perkebunan sawit di Indonesia berkelanjutan, tidak merusak lingkungan sekitar. Itulah sebabnya pemerintah mewajibkan semua perusahaan perkebunan sawit mengantongi sertifikat ISPO.

“ISPO ini komitmen kita pada dunia internasional, bahwa kita membangun industri dengan peduli lingkungan, sosial, dan ekonomi. Bagaimana industri ini bisa keluar dari permasalahan yang dipersoalkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Melalui standar ini industri mereka memenuhi standar lingkungan,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono mengatakan, pihaknya sangat mendukung mandatori ISPO yang dibuat pemerintah. Semua perusahaan perkebunan sawit perlu memenuhi standar-standar yang ditetapkan ISPO agar dapat menghindari kampanye hitam seperti perusakan hutan, pencemaran lingkungan, dan sebagainya.

“Mengenai mandatori ISPO, sejak awal GAPKI mendukung. ISPO langkah berani pemerintah di tengah kegaduhan dan serangan-serangan. Kalau kita hanya menggantungkan pada voluntary, nanti yangsustainable hanya 2-3 perusahaan saja, bukan sawit Indonesia yang sustainable,” ujarnya.

Meski demikian, serangan terhadap sawit tak akan hilang begitu saja dengan adanya sertifikat ISPO. Negara-negara lain akan terus mencari cara untuk menghambat masuknya sawit Indonesia. Tapi setidaknya ISPO dapat menjadi salah satu alat untuk menangkis hambatan-hambatan yang dibuat negara lain.

“ISPO itu hanya salah satu instrumen yang kita pakai untuk perdagangan global, bukan satu-satunya. Bukan berarti kita bisa melenggang tanpa ada serangan kampanye hitam. Hambatan perdagangan akan tetap banyak, semua negara membentengi dengan tarif dan sebagainya. Tapi paling tidak kita punya senjata yang bisa dipakai untuk negosiasi,” pungkasnya.

(drk/drk)

(Sumber: detik)

HARGA CPO 17 JUNI: Kontrak September Bergerak Menguat Di Awal Dagang

sawit-6 (1)

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan harga CPO terpantau menguat pada awal perdagangan hari ini, Jumat (17/6/2016).

Kontrak berjangka CPO untuk September 2016, kontrak teraktif di Bursa Malaysia, menguat sebesar 0,66% atau 16 poin ke posisi 2.431 ringgit per ton pada pukul 10.29 WIB.

Harga minyak sawit pagi tadi dibuka dengan pelemahan sebesar 0,17% atau 4 poin ke level 2.411 ringgit per ton.

Pada perdagangan kemarin (15/6/2016), pergerakan harga CPO kontrak September juga ditutup dengan pelemahan sebesar 1,83% atau 45 poin ke posisi 2.415 ringgit per ton.

Penguatan harga CPO pada awal perdagangan hari ini sejalan dengan penguatan harga minyak mentah global yang dapat memacu pergerakan sawit sebagai bahan bakar alternatif.

Harga minyak WTI kontrak Juli menguat sebesar 0,84% atau 0,39 poin ke US$46,60 per barel pada pukul 10.35 WIB, setelah dibuka dengan pelemahan sebesar 0,48% atau 0,22 poin ke US$45,99 per barel.

Di saat yang sama, patokan Eropa minyak Brent untuk kontrak Agustus terpantau menanjak sebesar 1,12% ke US$47,72 per barel, setelah dibuka di posisi 47,28.

Sumber : Bisnis.com

Pergerakan Harga CPO Kontrak September 2016

Tanggal Level Perubahan
17/6/2016

(Pk. 10.35 WIB)

2.431 +0,66%
16/6/2016 2.415 -1,83%
15/6/2016 2.460 -0,36%
14/6/2016 2.469 -1,71%
13/6/2016 2.512 -1,88%

Sumber: Bloomberg

Ada spekulan di minyak goreng

SNI Minyak Goreng Kemasan

Pekerja menuang minyak goreng curah kedalam kemasan plastik di Jakarta, Minggu (25/10). Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia meminta pemerintah untuk menunda pengesahan peraturan kewajiban pencantuman Standar Nasional Indonesia pada minyak goreng kemasan hingga 2016 dengan alasan belum siapnya kondisi di lapangan. KNTAN/Cheppy A. Muchlis/25/10/2015

JAKARTA. Bulan Ramadan selalu ditandai dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Tak terkecuali komoditas minyak goreng curah. Di sejumlah pasar tradisional di Jakarta, harga minyak goreng curah terpantau tinggi.

Di Pasar Tebet Barat, harga minyak goreng curah mencapai Rp 14.000 per kilogram (kg), dan di Pasar Kramat Jati sebesar Rp 12.500 per kg. Adapun harga rata-rata minyak goreng curah di sejumlah pasar di Jakarta tercatat sebesar Rp 12.384 per kg.

Harga tersebut jauh di atas harga pabrik yang sebesar Rp 10.050 per kilogram (kg). Bila minyak goreng ini sampai ke pasar, dengan perhitungan keuntungan dan biaya transportasi, maka harga idealnya adalah Rp 11.954 per kg. Namun, bila minyak goreng ini dijual per liter, harganya sebesar Rp 9.759 per liter di pabrik dan menjadi Rp 10.519 per liter di pasaran.

“Harga minyak goreng di pasaran seharusnya tetap di bawah Rp 11.000 per liter, sesuai dengan permintaan Kementerian Perdagangan,” ujar Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Selasa (7/6).

Menurut Sahat, saat ini, tidak ada alasan harga minyak goreng curah terlalu tinggi di pasaran. Sebab, dari segi pasokan, para produsen minyak goreng sudah menggenjot produksi dan cukup aman.

Produsen minyak goreng menargetkan ketersediaan stok minyak goreng selama bulan Juni 2016 sebanyak 680.000 ton atau lebih tinggi 14% dari rata-rata stok minyak goreng dari bulan Januari hingga Mei 2016. Pada bulan Mei, stok minyak goreng sebesar 550.000 ton.

Sahat mensinyalir, kenaikan harga minyak goreng curah ini dampak permainan para spekulan. Untuk itu, ia meminta agar para pedagang minyak goreng tidak menaikkan secara sepihak harga di pasaran karena momen puasa dan lebaran.GIMNI telah meminta anggotanya untuk memantau agen dan pedagang minyak goreng yang menjual produk mereka.

Bila ditemukan ada agen yang menjual di atas batas yang wajar, maka industri diminta untuk tidak menyalurkannya melalui agen tersebut. Selain itu, GIMNIjuga siap melakukan Operasi Pasar (OP) bila pemerintah meminta. Namun industri tidak akan turun ke pasar bila tidak ada permintaan pemerintah karena berpotensi melanggar UU Persaingan Usaha.

Senada dengan Sahat, Managing Director Sinar Mas, G. Sulistiyanto mengatakan, ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat sangat mencukupi, sehingga kelangkaan dan gejolak harga tidak seharusnya terjadi.

Ia juga memastikan, perusahaannya melalui PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) selalu berusaha menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan minyak goreng bagi warga masyarakat, terutama sepanjang bulan Ramadan.

Sinar Mas sendiri menyediakan lebih dari 5.000 liter minyak goreng kemasan yang akan disalurkan dengan harga Rp 9.000 per liter dalam kegiatan Bazar Rakyat. Sementara, untuk minyak kemasan, Sinar Mas menjual dengan merek Filma.

Sidak pabrik

Seperti diketahui, minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang menjadi menjadi perhatian pemerintah selama menjelang Ramadan ini. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah meminta ada inspeksi langsung ke sejumlah pabrik minyak goreng untuk melihat persiapan mereka memasuki bulan Ramadan agar tidak terjadi lonjakan harga.

Menindaklanjuti instruksi itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman gencar menyambangi pabrik minyak goreng. Dari hasil inspeksinya itu, ia pun memastikan pasokan minyak goreng aman menjelang Lebaran. Begitu juga dengan harga.

Mentan mengatakan, pemerintah bersama produsen minyak goreng telah bersepakat menurunkan harga minyak goreng sebesar 5,5% di seluruh Indonesia. Maka itu, kenaikan harga minyak goreng di pasaran menjadi tidak wajar. Terlebih Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Sumber: Kontan

Enggan operasi pasar minyak, GIMNI pilih CSR

SNI Minyak Goreng Kemasan

Pekerja menuang minyak goreng curah kedalam kemasan plastik di Jakarta, Minggu (25/10). Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia meminta pemerintah untuk menunda pengesahan peraturan kewajiban pencantuman Standar Nasional Indonesia pada minyak goreng kemasan hingga 2016 dengan alasan belum siapnya kondisi di lapangan. KNTAN/Cheppy A. Muchlis/25/10/2015

Jakarta. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendukung pemerintah menjalankan operasi pasar (OP) minyak goreng. Namun, GIMNI menolak melakukan OP sendiri karena menghindari dugaan kartel dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Kami (GIMNI) tidak ingin menerima tuduhan kartel seperti terjadi pada 2008 silam. Ketika itu, perusahaan minyak goreng yang menjadi anggota kami dituding kartel harga,” kata Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, di Jakarta, Selasa (7/6).

Sahat menjelaskan, asosiasi mendapatkan panggilan rapat dari Kementerian Perdagangan (Kemdag) sebelum bulan Ramadhan. Dalam rapat tersebut Kemdag meminta agar industri minyak goreng melakukan OP. Tujuannya adalah supaya harga minyak goreng tidak menembus angka Rp 11.000 per liter.

Usulan pengaturan harga dan intervensi pasar ini, kata Sahat, membuat anggotanya keberatan. Pasalnya, KPPU berpotensi mengarahkan tuduhan kartel apabila permintaan tersebut direalisasikan.

Ia bilang, pelaku usaha takut melanggar UU antimonopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sebagai solusinya, asosiasi mengusulkan supaya pemerintah daerah atau lembaga pemerintah mengajak produsen minyak goreng supaya menggelar operasi pasar bersama. Dengan begitu, kata Sahat, kegiatan ini bisa dimasukkan dalam kategori Corporate Social Responsability (CSR).

Anggota GIMNI berjumlah 30 perusahaan produk turunan minyak sawit yang tersebar di Indonesia. Total kapasitas terpasang mencapai 34,8 juta ton.

Harga minyak goreng non kemasan di tingkat pabrik sudah turun dari Rp 10.300 per kilogram (kg) pada pertengahan Mei menjadi Rp 10.100 per liter pada akhir Mei.

Sahat menjelaskan harga minyak goreng curah dari tingkat pabrik akan naik biayanya setelah sampai di tangan agen distributor dan pedagang ritel. Dari pabrik ke pedagang selisih harganya Rp 762 per kg. Lalu dari agen ke pedagang ada biaya tambahan untuk kemasan sekitar Rp 1.142 per kg.

Melihat selisih harga dari pabrik sampai kepada pedagang, maka harga minyak goreng di pasar pada Juni ini paling reasonable sekitar Rp 11.954 per kg atau setara Rp 10.500 per liter. Sekarang, harga minyak goreng di atas Rp 12.000 per kg. Artinya pedagang mengambil margin keuntungan yang besar.

Sejumlah anggota GIMNI seperti Asian agri, Wilmar, Permata Hijau, Musim Mas dan anggota lainnya siap menjalankan operasi pasar di beberapa kota. Lokasi operasi pasar antara lain Medan, Mandailing natal, Riau,Palembang, Jakarta, Bandung, Banten dan Makasar.

Sumber: Kontan

GIMNI: Pedagang jangan spekulasi harga minyak

SNI Minyak Goreng Kemasan

Pekerja menuang minyak goreng curah kedalam kemasan plastik di Jakarta, Minggu (25/10). Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia meminta pemerintah untuk menunda pengesahan peraturan kewajiban pencantuman Standar Nasional Indonesia pada minyak goreng kemasan hingga 2016 dengan alasan belum siapnya kondisi di lapangan. KNTAN/Cheppy A. Muchlis/25/10/2015

JAKARTA. Asosiasi Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) meminta, para pedagang minyak goreng tidak melakukan spekulasi harga minyak goreng di pasaran.

Pasalnya, produsen minyak goreng menargetkan ketersediaan stok minyak goreng selama bulan Juni 2016 sebesar 680.000 ton atau lebih tinggi 14% dari rata-rata stok minyak goreng dari bulan Januari hingga Mei 2016. Pada bulan Mei stok minyak goreng 550.000 ton.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, saat ini, harga minyak goreng curah di pabrik dijual seharga Rp 10.050 per kilogram (kg). Bila minyak goreng ini sampai ke pasar, dengan perhitungan keuntungan dan biaya transportasi, maka harga idealnya sebesar Rp 11.954 per kg. Namun, bila minyak goreng ini dijual per liter, maka harganya sebesar Rp 9.759 per liter di pabrik dan menjadi Rp 10.519 per liter di pasaran.

“Nah harga minyak goreng di pasaran seharusnya tetap di bawah Rp 11.000 per liter sesuai dengan permintaan Kementerian Perdagangan,” ujar Sahat, Selasa (7/6).

Untuk itu, Sahat meminta agar para pedagang minyak goreng tidak menaikkan secara sepihak harga di pasaran, karena momen puasa dan lebaran. GIMNItelah meminta anggotanya untuk memantau agen dan pedagang minyak goreng yang menjual produk mereka. Bila ditemukan ada agen yang menjual di atas batas yang wajar, maka industri diminta untuk tidak menyalurkannya melalui agen tersebut.

Sebab saat ini, harga minyak goreng di Pasar Tebet Barat per 7 Juni 2016 mencapai Rp 14.000 per kg, dan di Pasar Kramat Jati sebesar Rp 12.500 per kg. Saat ini rata-rata harga minyak goreng curah di sejumlah pasar di Jakarta sebesar Rp 12.384 per kg. Harga tersebut masih jauh dari harga ideal sebesar Rp 11.954 per kg.

Sumber: Kontan

Dubes: pajak sawit didiskusikan hingga pertengahan Juni

20150408Corinne-Breuze

Jakarta (ANTARA News) – Duta Besar Prancis untuk Indonesia Corinne Breuze mengatakan anggota parlemen Prancis akan mendiskusikan rancangan undang-undang terkait penerapan pajak progesif untuk produk sawit hingga pertengahan Juni 2016.

Oleh karena itu, katanya di Jakarta, Senin (06/06), waktu pengambilan keputusan mengenai penerapan pajak progresif tersebut akan mundur dari jadwal sebelumnya, yang awalnya direncanakan usai rapat Majelis Nasional Prancis pada 15 Maret lalu.

“Pembahasan RUU ini oleh parlemen masih berlangsung sampai pertengahan Juni, dan penerapan pajak untuk negara penghasil sawit masih dipertimbangkan,” kata Breuze.

Pemerintah Prancis berencana memberlakukan pajak progresif terhadap semua produk olahan sawit dengan tujuan menyetarakan pajak produk tersebut dengan pajak produk minyak lainnya, yakni minyak zaitun dan bunga matahari.

Selan itu, pajak minyak sawit juga dinilai terlalu rendah, apalagi melihat penanamannya yang merusak ekosistem dan menyebabkan deforestasi.

Terkait rencana Prancis tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Republik Prancis Francois Hollande juga telah melakukan pertemuan bilateral di Shima Jepang, pada Jumat (27/5), yang mana pajak sawit menjadi salah satu pembahasan di sana.

“Ya, memang benar saat itu kedua Presiden telah bertemu. Pertemuan itu membahas mengenai seberapa besar dua negara (Indonesia dan Prancis) ini dapat mempererat dan mempertahankan kerja sama ini. Namun, kembali lagi, kabar untuk Indonesia masih dalam pembahasan,” ujarnya kemudian.

Kendati demikian, Breuze juga menyampaikan bahwa pemerintahnya menilai penting untuk membantu Indonesia menjual produknya ke Prancis, bahkan Eropa.

“Selain itu, kami juga sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia untuk membantu mengembangkan negaranya,” katanya.

Sumber: Antara

GIMNI minta Kemdag terapkan PPN 0% minyak kemasan

SNI Minyak Goreng Kemasan

Pekerja menuang minyak goreng curah kedalam kemasan plastik di Jakarta, Minggu (25/10). Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia meminta pemerintah untuk menunda pengesahan peraturan kewajiban pencantuman Standar Nasional Indonesia pada minyak goreng kemasan hingga 2016 dengan alasan belum siapnya kondisi di lapangan. KNTAN/Cheppy A. Muchlis/25/10/2015

JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) terus melobi Kementerian Perdagangan (Kemdag) menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) 0% untuk Minyak Goreng (migor) dalam kemasan pasca tahun 2017. Sebelumnya, selama ini PPN untuk Minyak Goreng dalam kemasan ditetapkan sebesar 10%.

Hal itu penting dilakukan agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 9 Tahun 2016 yang akan memberlakukan wajib migor kemasan pada 1 April 2017 dapat berjalan mulus.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, bila pemerintah tidak menerapkan PPN 0% untuk migor kemasan pada tahun 2017, maka sulit membendung peredaran Minyak Goreng curah di pasaran.

Padahal, dari segi higienis dan kesehatan, seharusnya, Minyak Goreng curah sudah tidak bisa lagi dijual di pasaran.

“Jadi kalau nantinya diterapkan PPN 0% untuk Minyak Goreng kemasan, maka secara alamiah konsumen akan otomatis meninggalkan Minyak Goreng curah,” ujarnya kepada KONTAN, Kamis (26/5).

Ia juga meminta agar pemerintah memberikan kelonggaran bagi produsenMinyak Goreng curah menjual produk mereka pasca April 2017 sampai April 2019.

Pasalnya, dibutuhkan waktu peralihan dari kebiasaan konsumen membeliMinyak Goreng curah ke Minyak Goreng kemasan yang lebih sehat.

Sahat mengklaim, terkait usulan ini, Kemdag sendiri telah sependapat dengan GIMNI, namun soal penerapannya butuh mendengarkan pandangan dari institusi lain seperti Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Kementerian Kesehatan (Kemkes).

Agar memudahkan penjualan Minyak Goreng kemasan, Sahat meminta pemerintah mendorong pembangunan pabrik di daerah untuk membangun pabrik kemasan.

Dengan demikian, industri Minyak Goreng bisa mengirimkan Minyak Goreng ke daerah dengan menggunakan mobil truk tangki dan kemudian dikemas di daerah.

“Dengan begitu biaya pengangkutan juga lebih efisien sehingga harga lebih murah sampai ke konsumen,” harap Sahat.

 

Sumber: Kontan

BPDP Sawit luncurkan layanan elektronik pembayaran

Pekerja memanen kelapa sawit di perkebunan PTPN VIII Candali, Ciampea, Bogor (11/10). Harga CPO untuk kontrak oktober 2009 di bursa Malaysia Derivatives Exchanges (MDE) mengalami kenaikan selama perdagangan pekan kemarin kemarin. Pada penutupan perdagangan jumat (9/10), CPO ditutup di posisi 626,50 USD per ton, menguat 2,7% dibanding penutupan kamis (8/10) di posisi 610 USD per dollar. KONTAN/Baihaki/11/10/2009

JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) meluncurkan layanan elektronik untuk pembayaran pungutan dana sawit sebagai upaya menjamin akuntabilitas, kemudahan dan kepastian pengelolaan dana pungutan.

“Layanan elektronik pembayaran pungutan dana sawit ini merupakan bentuk komitmen BPDPKS dalam menjamin akuntabilitas, kemudahan dan kepastian,” kata Direktur Utama BPDPKS Bayu Krisnamurthi dalam sambutan acara peluncuran layanan elektronik di Jakarta, Kamis (26/5).

Ikut hadir dalam acara peluncuran tersebut Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono dan para pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit.

Bayu mengatakan layanan ini merupakan upaya BPDPKS untuk mendukung integrasi sistem elektronik dengan pemerintah (e-governance), membangun akuntabilitas tata kelola keuangan negara dan mengurangi hambatan administrasi.

Selain itu, kata dia, layanan elektronik ini juga membantu para pemangku kepentingan, eksportir maupun pemerintah, untuk bisa melihat jumlah pembayaran pungutan yang telah dilakukan secara langsung (realtime) kepada BPDPKS.

“Sistem terintegrasi ini bisa memudahkan monitoring pembayaran dana sawit yang telah dibayarkan oleh masing-masing eksportir,” jelas Bayu.

Bayu mengatakan layanan elektronik ini akan mulai berjalan sejak 1 Juni 2016 dengan masa transisi selama empat bulan, sehingga setelah empat bulan, layanan pembayaran pungutan dana sawit secara konvensional akan dihentikan.

Dalam pelaksanaan layanan elektronik pembayaran pungutan ini, BPDPKS telah bermitra dengan Sucofindo dan mendapatkan dukungan dari tiga bank BUMN yaitu BRI, BNI dan Bank Mandiri.

Hingga April 2016, BPDPKS telah mengelola dana pungutan sebesar Rp4 triliun serta mendukung ekspor 11 juta ton kelapa sawit dalam empat bulan terakhir. Dari 11 juta ton tersebut, sebanyak 85 persen merupakan produk turunan dan hanya 15 persen merupakan CPO.

BPDPKS merupakan Badan Layanan Umum dibawah Kementerian Keuangan yang mendapatkan penugasan untuk memungut dana ekspor minyak sawit dan produk turunannya dari para eksportir.

Dana pungutan itu digunakan untuk peremajaan kebun kelapa sawit, pengembangan riset dan sumber daya manusia, pemanfaatan program biodiesel, serta promosi sawit Indonesia untuk kehidupan yang lebih berkelanjutan.

Terkait layanan elektronik pembayaran pungutan, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A Arianto mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mendukung kegiatan pungutan BPDPKS melalui sistem billing terbaru tersebut.

“Kami akan terus meningkatkan kemudahan layanan kepada nasabah melalui layanan one stop service berupa e-channel seperti Mandiri Cash Management (MCM), internet banking, ATM dan layanan lainnya di seluruh cabang Bank Mandiri,” katanya.

Saat ini, Bank Mandiri menjadi salah satu bank penerima dana pungutan sawit, selain BRI dan BNI, dengan porsi mencapai 78 persen dari total keseluruhan pungutan dana sawit.

Sumber: Kontan

Pelaku Usaha Sawit Bentuk Konsorsium Ganoderma

perkebunan-sawit

Bisnis.com, BOGOR – Para pelaku usaha yang terlibat pada komoditas sawit membentuk konsorsium untuk memberantas penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh penyakit Ganoderma pada tanaman sawit.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPBD) Bayu Krisnamurthi mengatakan konsorsium tersebut dibentuk guna membenahi seluruh permasalahan sawit di Indonesia selama ini.

“Kita tahu permasalahan sawit di Indonesia selama ini banyak yang harus dihadapi. Salah satunya adalah penyakit Ganoderma yang menjadi musuh bersama kalangan pelaku sawit,” ujarnya di IPB Convention Center Bogor, Kamis (26/5/2016) petang.

Bayu memaparkan, kerugian yang diterima oleh para petani dan pengusaha sawit akibat penyakit Ganoderma tersebut setiap tahun potensinya mencapai Rp40 triliun. Sebab, secara nasional, tingkat serangan penyakit tersebut mencapai 2%-20%.

Bahkan, tingkat serangan Ganoderma akan terus semakin tinggi hingga mencapai 40%. Jika penyakit tersebut dibiarkan, maka diperkirakan Ganoderma akan merusak komoditas sawit dalam skala besar.

“Ganoderma ini merupakan penyakit yang sejak usaha sawit berdiri tidak pernah bisa disembuhkan. Makanya kami bentuk konsorsium ini dari seluruh stake holder dan ilmuwan yang mengerti di bidangnya,” ujarnya.

Dia optimististis, konsorsium yang beranggotakan para ilmuwan, pelaku usaha, petani hingga pengusaha sawit tersebut bisa merumuskan persoalan yang mampu membenahi permasalahan sawit.

Menurutnya, BPBD siap menggelontorkan anggaran untuk riset tentang Ganoderma yang hasilnya bisa dijadikan rujukan kepada pemerintah dan pelaku usaha hingga petani sawit.

“Selain nanti ada riset yang mendalam untuk mengetahui pangkal masalah Ganoderma ini, akan dilakukan juga pelatihan-pelatihan pada petani sawit,” ujarnya.

Target Jangka Pendek

Direktur Pengembangan Riset PT Riset Perkebunan Nusantara sekaligus salah satu inisiator konsorsium, Gede Wibawa mengatakan target jangka pendek pembentukan konsorsium adalah penerapan standard operating procedure (SOP) penanganan Ganoderma.

Penerapan SOP tersebut hasilnya akan diterapkan dalam sejumlah proyek peremajaan kelapa sawit dan kegiatan apapun yang terkait dengan tanaman sawit. Adapun, jangka panjangnya menyusun program prioritas terkait penanganan Ganoderma dalam lima tahun ke depan.

Dia menuturkan, berbagai teknologi penanggulangan Ganoderma telah dihasilkan mulai dari penyehatan lahan, penyediaan benih hingga teknik replanting kelawa sawi di lahan endemik Ganoderma.

Menurutnya, pengendalian Ganoderma tidak bisa dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas dari semua pihak. “Makanya pembentukan konsorsium ini diharapkan menjadi sinergi kuat dalam riset dan diseminasi teknologi hasil riset,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk., Tony Liwang optimistis pembentukan konsorsium mampu membenahi permasalahan sawit di Indonesia. Dia mengakui keberadaan Ganoderma menjadi penghambat produksi sawit yang selama ini dikelolanya. Namun, pihaknya mengimbau agar konsorsium juga fokus pada pembenihan yang tahan terhadap Ganoderma sehingga menghasilkan produksi yang lebih baik.

“Memang tidak benih yang 100% bisa tahan dari Ganoderma. Tapi ada baiknya semua produsen benih memproduksi dan menyeleksi benih sawit yang bisa tahan lebih lama dari Ganoderma,” ujarnya.

Sumber: bisnis.com

Dana peremajaan sawit siap bergulir

Indonesian worker Abdul Rahim Gani, 32, carries oil palm fruits at Felda Bukit Cerakah in district of Klang outside Kuala Lumpur April 16, 2014. REUTERS/Samsul Said/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD PACKAGE - SEARCH 'BUSINESS WEEK AHEAD MAY 16' FOR ALL IMAGES

JAKARTA. Setelah gagal terbit di awal tahun ini, Kementerian Pertanian (Kemtan) akhirnya memastikan bahwa Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang program peremajaan kelapa sawit (replanting) milik petani sudah rampung.

Beleid ini telah ditandatangani Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beberapa waktu lalu, dan segera disosialisasikan kepada para petani.

Dalam beleid ini dinyatakan bahwa petani yang berhak mendapatkan dana replanting dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tani, dan petani swadaya yang tidak masuk dalam kelompok tani, namun tergabung dalam koperasi.

Selain itu, tanaman yang akan di-replanting harus sudah berusia di atas 25 tahun. Kemtan menargetkan dapat melakukan replanting perkebunan sawit milik petani seluas 4,3 juta hektare (ha) secara bertahap.

Gamal Nasir, Direktur Jenderal Perkebunan Kemtan mengatakan, pedoman peremajaan perkebunan dan riset kelapa sawit yang akan dirilis Kemtan ini menjadi dasar bagi BPDP kelapa sawit dalam mengeluarkan dana bagi peremajaan kelapa sawit milik rakyat.

Permentan ini juga mengatur mekanisme dan teknis penyaluran bantuan kepada petani kelapa sawit yang akan ikut program replanting.

“Aturannya sudah diteken Menteri Pertanian dan sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM, jadi akan segera kami sosialisasikan,” ujar Gamal kepada KONTAN, Minggu (22/5).

Menurut Gamal, aturan ini telah memuat mekanisme petani untuk mendapatkan dana subsidi replanting dari BPDP kelapa sawit.

Pertama, petani harus terlebih dahulu membuat akad kredit dengan perbankan, kemudian baru bisa mengajukan dana replanting dari BPDP kelapa sawit.

Kedua, agar bisa mendapatkan pinjaman dari perbankan, petani harus menyertakan agunan berupa kebun lahan pertanian yang akan replanting.

Setelah itu, akan ada negosiasi antara perbankan dan BPDP Sawit mengenai besaran pinjaman yang akan dikeluarkan perbankan.

Setelah itu barulah BPDP mencairkan dana subsidi replanting yang rata-rata Rp 25 juta per ha atau sekitar 50% dari biaya replanting yang mencapai Rp 50 juta per ha. “Tanpa ada kredit dari perbankan, BPDP Sawit tidak akan memberikan dana replanting,” imbuh Gamal.

Butuh biaya hidup

Untuk pinjaman perbankan ini, Gamal memastikan Kemtan dan BPDP Sawit membantu memfasilitasi agar petani bisa mendapatkan pinjaman dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah sebesar 9%.

Untuk teknis peminjaman, Gamal bilang, Kemtan akan mengaudit perkebunan petani di lapangan.

Nantinya, hanya petani yang memiliki lahan di bawah 25 ha yang berhak mendapatkan dana replanting dari BPDP Sawit ini.

Dari audit ini pula, Kemtan bisa menilai kemampuan para petani membayar cicilan ke perbankan, sehingga menghindari risiko kredit macet di kemudian hari.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsyad mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut soal mekanisme teknis program pembiayaan replanting dari Kemtan ini.

Namun, ia berharap pemerintah segera menyosialisasikan aturan ini agar para petani bisa segera mengajukan dana replanting.

Asmar juga berharap pemerintah ikut memikirkan soal dana untuk biaya hidup bagi petani sawit selama empat tahun masa replanting kebun sawit ini. Tanpa dana biaya hidup, petani akan berpikir seribu kali untuk melakukan replanting.

Sumber: Kontan